Presiden GSPMII

M-Irayadi-SH-MH
Muhammad Irayadi, S.H.,M.H.

DPP GSPMII

Alamat : Gedung Wisma Nugraha Lt.4 No.408 Jl. Raden Saleh Raya No.6 Jakarta Pusat 10430

No Telp : 021-88357635

Email : spgspmii@gmail.com

Website : www.gspmii.org

DPC GSPMII BEKASI

DPC GSPMII KAB/KOTA BEKASI

Alamat : Kp. Pekopen Timur RT.003/RW.001 Desa Lambang Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi 17510

No Telp : 021-88357635

Email : spgspmii@gmail.com

Website : www.gspmii.org

DPC GSPMII BOGOR

DPC GSPMII KAB. BOGOR

Alamat : Jalan Pamugaran, RT.01/RW.03 Desa Dayeuh, Cileungsi Kab. Bogor Jawa Barat 16820

GSPMII KLATEN

SEKRETARIAT GSPMII KLATEN

Alamat : Genengan, RT.001/RW.001 Tambong Wetan, Kali Kotes, Klaten.

No Telp : 0856-4303-522

Email : sekretariatklaten@gmail.com

GSPMII CILACAP

SEKRETARIAT GSPMII CILACAP
Alamat : Komplek Kawasan Industri Cilacap Jl. MT Haryono No.168 Lomanis Cilacap Tengah Cilacap.

Kegiatan Organisasi

Marhaban yaa Ramadhan….Perkataan yang indah adalah “ALLAH” Lagu yang merdu adalah “ADZAN” Media yang terbaik adalah “AL-QUR’AN” Senam yang sehat adalah “SHALAT” Diet yang sempurna adalah “PUASA” Kebersihan yang menyegarkan adalah “WUDHU” Perjalanan yang indah adalah “HAJI” Khayalan yang baik adalah ingat akan “DOSA&TAUBAT” Hari keberkahan segera datang, maafkanlah segala khilaf dan dosa, agar bersih dalam menyambutnya. Maaf lahir bathin. Mudah-mudahan bulan yang suci ini bisa membawa iman dan takwa, Amien..

Kami keluarga besar GSPMII mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bulan suci ramadhan 1442 Hijriah.

GSPMII dalam mempersiapkan kader – kader yang berkualitas selama ini telah bekerja sama dengan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum STIH IBLAM Jakarta. Sampai dengan saat ini sudah puluhan kader – kader GSPMII
yang telah bergelar Sarjana Hukum. Bahkan beberapa diantaranya yang merupakan kader-kader terbaik GSPMII sudah bergelar Master Hukum.
Pada hari Sabtu, Tanggal 3 April 2021 kembali kader-kader GSPMII berhasil meraih gelar Sarjana Hukum dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Prosesi Wisuda para wisudawan – wisudawati dilaksanakan di Swiss BelHotel Mangga Besar Jakarta.
Selamat buat teman – teman yang sudah berhasil menyandang gelar Sarjana Hukum dan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Semoga ilmu kalian berguna dalam perjuangan – perjuangan GSPMII.

3-april-21-2 3-april-21-1

GSPMII dalam memaknai Milad-nya yang ke-19, satu lagi langkah nyata yang dilakukan dengan mengusung tema ” Satu Langkah Nyata Untuk Menyelamatkan Sesama “. Dengan tema tersebut GSPMII mengadakan sebuah agenda gerakan sosial ” Donor Darah “ yang diikuti oleh jajaran perangkat GSPMII beserta anggotanya.
Agenda Donor Darah yang bekerja sama dengan PMI tersebut dilaksanakan di Pusat Pendidikan dan Latihan (PUSDIKLAT) GSPMII yang beralamat di Ruko Kalimas 1 Blok A no 27 Jl Raya Kalimalang Bekasi.
Perlu diketahui meskipun donor darah memiliki efek samping pada sebagian orang, seperti nyeri, mual dan pusing, namun donor darah ternyata juga memiliki manfaat yang bagus untuk tubuh kita di samping bermanfaat untuk orang lain.
Diantara manfaat-manfaat tersebut diantaranya adalah:
Membantu Menyelamatkan Nyawa
– Dapat Mengetahui Kondisi Kesehatan Kita
– Menjaga Kesehatan Jantung & Membuat Darah Mengalir lebih Lancar
– Meningkatkan Produksi Sel Darah Merah
– Memperpanjang Usia

donor-4 donor-3 donor-1 donor-2

Alhamdulillah setelah kurang lebih dua puluh tahun GSPMII berkiprah di dunia Serikat Pekerja pada akhirnya GSPMII dapat memiliki Gedung atau Kantor Serikat Pekerja sendiri. Gedung yang di bangun dengan hasil iuran dari para anggota bahkan di bangun dengan tenaga para anggotanya secara gotong royong. Gedung yang di bangun dengan tanpa campur tangan dari pihak luar baik pemerintah, partai, maupun perseorangan sehingga GSPMII akan lebih leluasa dalam melakukan perjuangan untuk meninggkatkan kesejahteraan para pekerja khususnya para pekerja yang tergabung dalam Serikat Pekerja GSPMII. Gedung yang di bangun di Kp. Pekopen Timur RT.003/RW.001 Desa Lambang Jaya, Kec. Tambun Selatan, Kab. Bekasi ini nantinya akan menjadi pusat seluruh kegiatan para pekerja anggota GSPMII terutama yang berada di Kabupaten dan Kota Bekasi dalam rangka perjuangan untuk peningkatan kesejahteraan para pekerja.

pembangunan-kantor-gspmii-3 pembangunan-kantor-gspmii-2 pembangunan-kantor-gspmii-1

Selasa, 8 Maret 2021, Pembekalan, Pelantikan, dan Penyerahan Surat Keputusan (SK) PUK GSPMII PT. JTEKT Indonesia Periode 2021-2024 di PUSDIKLAT GSPMII.

Pembekalan terhadap jajaran pengurus baru PUK GSPMII PT. JTEKT Indonesia merupakan agenda penting sebagai bagian dari tugas DPP GSPMII untuk memberikan arahan kepada jajaran pengurus PUK yang baru, oleh Ketua Umum GSPMII Muhamad Irayadi, S.H., M.H.

Dilanjutkan dengan Pelantikan Pengurus PUK GSPMII PT. JTEKT periode 2021 – 2024 serta penyerahan Surat Keputusan (SK) PUK GSPMII PT. JTEKT INDONESIA. Agenda Pembekalan, Pengambilan Sumpah dalam Pelantikan dan Penyerahan SK Pencatatan bertempat di PUSDIKLAT GSPMII.

01 02 03 04 07 08

Innalillahi wainnaillaihiraji’un, Selamat jalan Bung Misnan, SH.,MH. Kita telah kehilangan salah satu sosok inspiratif yang mengajarkan kepada kita tentang arti dan pentingnya perjuangan Serikat Pekerja dalam suatu Perusahaan. Meninggalkan jejak positif dengan menciptakan kader-kader penerus perjuangan GSPMII yang siap sedia untuk meneruskan perjuanganmu dengan terus berdiri tegak mengibarkan panji-panji Perjuangan. Selamat jalan Bung Misnan, SH.,MH. Semoga kebaikanmu menjadi jalan penerang menuju kebahagiaan yang abadi di sisi Allah SWT. Aamiin…

133552675-3765373466862297-6220437889840400480-o

HAPPY GRADUATION……
Selamat dan sukses Atas Kelulusan serta Prestasi Akademik Yang Telah Dicapai Kepada wisudawan/wati Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM JAKARTA dari aktifis & kader GSPMII dengan Gelar SARJANA HUKUM, 5 Desember 2020, semoga ilmunya bermanfaat buat kepentingan & hak pekerja/buruh khususnya & masyarakat luas pada umumnya serta TETAP berada dibarisan yang berjuang & Melawan terhadap setiap sistem yang menghisap & Menindas…Jumlah kami pasti akan terus bertambah & berlipat ganda, dengan ilmu & kepentingan bersama serta solidaritas kami berjuang& Melawan…“Ilmu lebih utama daripada harta. Sebab ilmu warisan para nabi adapun harta adalah warisan Qorun, Firaun dan lainnya. Ilmu lebih utama dari harta karena ilmu itu menjaga kamu, kalau harta kamulah yang menjaganya.” (Ali bin Abi Thalib ) Jayalah GSPMIIku, GSPMII Kamu & GSPMII kalian Semua.

129324439-3696761150390196-4116044664019187792-n 129425420-3696761383723506-9141521727650989013-n 128982335-3696761293723515-5914086542589928653-n 129651320-3696761463723498-3382988833516065925-o 128746588-3696761770390134-8387797281879726040-n 128400602-3696761547056823-2480986405275526006-n 128634481-3696761903723454-7044174841302503678-n 129198632-3696761667056811-8526478092584212014-n

Upah Minimum Kabupaten (UMK) Bekasi tahun 2021 mendatang akan naik 6,51 %. Hal itu setelah dilakukannya rapat pleno Dewan Pengupahan di Ruang Rapat Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Rabu (18/11/2020). Setelah ada adu argumentasi dan adu data yang cukup alot antara DPKab Unsur Pengusaha dan Unsur Serikat Pekerja, akhirnya besaran UMK tahun depan bisa diputuskan melalui mekanisme pemungutan suara terbanyak (voting) sesuai dengan Tata Tertib Perundingan pasal 31 ayat 2, Dalam pleno ketiga DPKab hari ini Unsur Serikat Pekerja (SP) mengusulkan angka UMK 2021 sebesar Rp.4.865.172,3 atau naik 8,14%. Angka tersebut didapat melalui perjuangan panjang mengolah data dan analisa hukum terkait upah minimum. Sementara angka dari DPKab unsur Pengusaha sebesar Rp.4.498.961,51 atau tidak ada kenaikan. Angka tersebut merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja dan mempertimbangkan dampak pandemi Covid-19. Angka UMK 2021 usulan Pemerintah sebesar Rp.4.791.843,9 atau naik 6,51%. Dan angka inilah yang memperoleh suara terbanyak dalam pleno Dewan Pengupahan Kabupaten Bekasi. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno DPKab tanggal 18 November 2020. Setelah penetapan ini, langkah selanjutnya yang dilakukan Dewan Pengupahan akan melaporkannya kepada Bupati Kabupaten Bekasi, untuk kemudian Bupati merekomendasikan angka tersebut ke Gubernur Jawa Barat.

125967934-3649461961786782-6412842300897581781-o

Pemerintah mengesahkan Undang-undang (UU) Omnibus Law pada Senin, 5 Nopember 2020. Keputusan tersebut pun mengundang penolakan dari buruh hingga mahasiswa. Imbasnya para buruh yang tergabung dalam serikat pekerja serikat buruh melakukan demonstrasi untuk menolak di sahkannya UU Cipta Kerja (Omnibus Law), termasuk para pekerja yang tergabung dalam Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (GSPMII). Para pekerja yang tergabung di GSPMII di berbagai wilayah di Indonesia melakukan aksi turun ke jalan melakukan protes terhadap di sahkannya UU Cipta Kerja. Omnibus Law berkaitan dalam bidang ekonomi. Namun, justru Omnibus Law menjadi ancaman bagi masyarakat, salah satunya sistem ketenagakerjaan yang tidak adil bagi para pekerja. Kontroversi RUU Omnibus Law yang membahas cipta kerja muncul karena pasal yang dianggap tidak memihak kalangan buruh. RUU Ciptaker sangat berpihak pada pengusaha yang diharapkan bisa meningkatkan iklim investasi. Berikut diantaranya pasal dan pembahasan RUU Omnibus Law yang menimbulkan kontroversi:

  1. Penggunaan tenaga outsource atau alih daya
    Berbeda dengan UU Nomor 13 tahun 2003, tenaga outsource bisa digunakan di berbagai bidang termasuk proses produksi. Namun nasib pekerja outsource akan rawan ketidakpastian dan mungkin minim perlindungan. “Hubungan kerja antara perusahaan alih daya dengan pekerja buruh yang dipekerjakannya didasarkan pada perjanjian kerja waktu tertentu atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Perlindungan pekerja/buruh, upah dan kesejahteraan, syarat-syarat kerja serta perselisihan yang timbul menjadi tanggung jawab perusahaan alih daya,” tulis RUU Cipta Kerja pasal 66 ayat satu dan dua.
  2. Aturan upah bagi pekerja
    RUU Omnibus Law memuat pasal terkait aturan pengupahan yang banyak ditentang kalangan pekerja. Aturan ini dinilai sangat berpihak pada kalangan pengusaha dan memandang buruh tak lebih dari mesin produksi. “Upah ditetapkan berdasarkan satuan waktu dan/atau satuan hasil,” tulis RUU Cipta Kerja pasal 88 B. Selain itu, RUU Omnibus Law mengubah ketentuan upah minimum yang akan diterima buruh. Sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015, penetapan upah dilakukan provinsi serta kabupaten/kota. “Gubernur menetapkan upah minimum sebagai jaring pengaman. Upah minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upah minimum provinsi,” tulis RUU Cipta Kerja pasal 88 C.
  3. Sanksi administratif bagi pengusaha
    RUU Omnibus Law hanya menetapkan sanksi administratif bagi pengusaha yang melakukan pelanggaran, misal dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengusaha tak lagi bisa dikenai sanksi pidana jika ketahuan melakukan kesalahan dan merugikan pihak lain. “Pemerintah pusat dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dalam hal Pemerintah Pusat menganggap Pemerintah Daerah secara sengaja tidak menerapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran yang serius di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” tulis RUU Cipta Kerja pasal 77.
120824953-3515212645211715-8151120823825467268-o 120903641-3530442770355369-3185198481730668718-n

Rapat Pimpinan Nasional Gabungan Serikat Pekerja Manufaktur Independen Indonesia (RAPIMNAS GSPMII), 30 September 2020 dengan mengusung tema “GSPMII berjuang untuk anggota, tangguh dalam pembelaan, kuat dalam setiap keadaan”
Berbeda dengan penyelenggaraan rapimnas sebelum-sebelumnya, rapimnas yang diselenggarakan GSPMII di tengah pandemi covid 19 kali ini di lakukan secara online dengan menggunakan aplikasi zoom. Namun demikian acara demi acara dalam rapat pimpinan nasional kali ini tetap berjalan dengan kidmad.

120199171-3505142236218756-4866507021913589-n 120456309-3505142226218757-5619409219986623731-n
whatsapp
whatsapp